▴BPSDM PROVINSI SULAWESI SELATAN▴ - PENUTUPAN LATSAR CPNS PAREPARE, 83 PESERTA TUNTAS DI DUA LEMBAGA TERAKREDITASI
- HASIL MEMBANGGAKAN, SELURUH PESERTA LATSAR JENEPONTO XII LULUS
- SEBELUM MAKAN SIANG, PESERTA LATSAR IKUTI APEL
- PEMBINAAN SIKAP PERILAKU LATSAR CPNS DI PANTAI LOSARI
- SEKDA TAKALAR BUKA LATSAR JENEPONTO XII
- AWALI LATSAR CPNS KOTA PAREPARE DI KAMPUS 2 BPSDM
- PEMBUKAAN LATSAR CPNS PEMKOT MAKASSAR
- RAMADHAN LEADERSHIP CAMP PEMPROV. SULSEL 2026
- MULTITASKING PADA WIDYAISWARA: ANTARA EFISIENSI DAN KUALITAS
- PEMPROV SULSEL GELAR SEMINAR NASIONAL MEMPERINGATI HUT KORPRI KE 53
Sekda Sulsel Buka Kegiatan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan dan Daftar Informasi Publik
Berita Terkait
- GTA FPD Terus Berjalan pada Hari Ketiga: Fokus pada Pengelolaan Kelas Online dan Inovasi Digital0
- Pembukaan Pelatihan GTA Membangun Kemahiran Digital Guru-guru di Sulawesi Selatan0
- MENGENAL SINGKATAN PEJABAT DALAM PEMERINTAHAN Plt. Plh. Pj. dan Pjs.0
- PUPR HARAPKAN KOLABORASI BANGKOM DALAM PELATIHAN TEKNIS DI BPSDM SULSEL0
- KOLABORASI BPSDM SULSEL DENGAN DJPPR KEMENKEU0
- BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) GELAR VISITASI PROGRAM PELATIHAN DI KAMPUS 2 BPSDM SULSEL0
- TIM AKREDITASI LANRI LAKUKAN VISITASI DI BPSDM PROV. SULSEL0
- PEMKAB. GOWA GELAR PELATIHAN AKD0
- DISRUPSI DAN ILUSI INOVASI0
- MANFAAT PELATIHAN MANAJEMEN INOVASI DAERAH BERBASIS KEUNGGULAN WILAYAH0
Berita Populer
- MEMAHAMI PROSEDUR PEMBERIAN INFORMED CONSENT DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN
- MENEMUKAN KEMBALI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
- MENGENAL SINGKATAN PEJABAT DALAM PEMERINTAHAN Plt. Plh. Pj. dan Pjs.
- ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PENGETAHUAN WAJIB BAGI PARA PEMIMPIN DAERAH
- APA ITU ASN DAN PPPK ?
- KENALI PELATIHAN PEMBEKALAN / ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK).
- MENGENAL JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS BAGIAN KE DUA
- INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME ASN DI ERA MILENIAL
- INTEGRITAS DAN KEPEMIMPINAN
- MENGENAL SERVANT LEADERSHIP

Makassar, 31 Mei 2024 - Pagi tadi, momentum penting dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terwujud dengan diselenggarakannya acara Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) dan Daftar Informasi Publik (DIP) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Arsjad.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Persandian, Bapak Winarno, beserta sejumlah pejabat dan perwakilan dari berbagai instansi terkait. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga dan mengoptimalkan ketersediaan informasi publik bagi masyarakat.
Penetapan DIK dan DIP menjadi langkah signifikan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Sulawesi Selatan. Dengan didukung oleh semua pihak terkait, diharapkan upaya ini akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah serta memperkuat keterhubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama.






