▴BPSDM PROVINSI SULAWESI SELATAN▴ - PENUTUPAN LATSAR CPNS PAREPARE, 83 PESERTA TUNTAS DI DUA LEMBAGA TERAKREDITASI
- HASIL MEMBANGGAKAN, SELURUH PESERTA LATSAR JENEPONTO XII LULUS
- SEBELUM MAKAN SIANG, PESERTA LATSAR IKUTI APEL
- PEMBINAAN SIKAP PERILAKU LATSAR CPNS DI PANTAI LOSARI
- SEKDA TAKALAR BUKA LATSAR JENEPONTO XII
- AWALI LATSAR CPNS KOTA PAREPARE DI KAMPUS 2 BPSDM
- PEMBUKAAN LATSAR CPNS PEMKOT MAKASSAR
- RAMADHAN LEADERSHIP CAMP PEMPROV. SULSEL 2026
- MULTITASKING PADA WIDYAISWARA: ANTARA EFISIENSI DAN KUALITAS
- PEMPROV SULSEL GELAR SEMINAR NASIONAL MEMPERINGATI HUT KORPRI KE 53
FASILITASI PEMBINAAN PEMBENTUKAN LSP-PDN PROVINSI SULAWESI SELATAN KERJASAMA BPSDM KEMENDAGRI
Berita Terkait
- SOSIALISASI DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 DAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL0
- PEMBUKAAN DIKLAT PIM TK. III ANGKATAN 146 PEJABAT ADMINISTRATOR LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG0
- BPSDM MENGIKUTI KARNAVAL SULSEL EXPO 20170
- PAMERAN PEMBANGUNAN SULSEL EXPO 2017 DI WISMA NEGARA CENTER OF POINT INDONESIA0
- BPSDM PROV. SULSEL MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN RI KE – 720
- PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JPT ESELON II, III DAN IV PEMPROV. SULSEL0
- PEMASANGAN DAN PENYERAHAN KAKI PALSU OLEH KEMENRISTEKDIKTI RI0
- PELATIHAN AUDIT INTERNAL0
- SOSIALISASI SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) ISO 9001:2015 BPSDM PROV. SULSEL0
- KUNJUNGAN KERJA BPSDMD PROVINSI BANTEN KE BPSDM PROVINSI SULAWESI SELATAN0
Berita Populer
- MEMAHAMI PROSEDUR PEMBERIAN INFORMED CONSENT DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN
- MENEMUKAN KEMBALI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
- MENGENAL SINGKATAN PEJABAT DALAM PEMERINTAHAN Plt. Plh. Pj. dan Pjs.
- ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PENGETAHUAN WAJIB BAGI PARA PEMIMPIN DAERAH
- APA ITU ASN DAN PPPK ?
- KENALI PELATIHAN PEMBEKALAN / ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK).
- MENGENAL JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS BAGIAN KE DUA
- INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME ASN DI ERA MILENIAL
- INTEGRITAS DAN KEPEMIMPINAN
- MENGENAL SERVANT LEADERSHIP
Keterangan Gambar : Foto Bersama Pejabat BPSDM Prov. Sulsel dengan Pengajar dari BPSDM Kemendagri RI
Senin 11 September 2017, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan kegiatan “Fasilitasi Pembinaan Pembentukan LSP-PDN Provinsi Sulawesi Selatan” yang bertempat di Hotel Singgasana Makassar Jalan Kajolalido No. 16, Tallo, Makassar.
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah dalam rangka mempercepat pembentukan dan pemanfaatan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintah Dalam Negeri (LSP-PDN) yang bertugas menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja bidang urusan dalam negeri bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ini adalah : Pertama, Pemerintah Provinsi yang belum memiliki LSP-Pemda/LSP-PDN agar dapat segara membentuk LSP-PDN Provinsi sesuai dengan PP Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Kedua, Pemerintah Provinsi yang telah memiliki LSP-Pemda sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi agar dapat menyesuaikan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan serta tata kelola LSP-Pemda secara optimal menjadi LSP-PDN Provinsi; Ketiga, Pemerintah Daerah agar memanfaatkan LSP-PDN Provinsi secara optimal sebagai sarana penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja bidang urusan pemerintahan dalam negeri bagi pegawai ASN Pemerintah Daerah sebagaimana telah dilakukan dalam Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Pol PP); Keempat, Untuk menunjang penyelenggaraan sertifikasi kompetensi, BPSDM Kemendagri telah melaksanakan Diklat dan Sertifikasi/Uji Kompetensi Asesor Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diikuti oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
Kelima, Guna kelancaran pelaksanaan sertifikasi, para Asesor Kompetensi mempunyai tugas untuk mendukung penyelenggaraan LSP-PDN Kemendagri dan Pemerintah Daerah (Provinsi).






